Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk suatu jangka waktu 1tahun, dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tujuan APBN

Untuk memelihara stabilitas ekoonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang deficit.

Fungsi APBN

• Fungsi Otorisasi, anggaran negara menjadi dasar unutk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan, pembelanjaan atau pendapatan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi Perencanaan, anggaran negara menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
• Fungsi Pengawasan, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
• Fungsi Alokasi, anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi Distribusi, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi Stabilisasi, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip Penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pandapatan:

• Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
• Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
• Penuntutan ganti rugi atas kerugian diderita oleh negara dan penuntut denda.

Berdasarkan aspek pengeluaran:

• Hemat, efesien, dan sesuai kebutuhan.
• terarah, terkendali, sesuai rencana program atau kegiatan.
• semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Siklus dan Mekanisme APBN meliputi beberapa tahap,yaitu :

• Tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah.
• Tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan DPR.
• Tahap pelaksanaan APBN.
• Tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang antara lain BPK.
• Tahap pertanggung jawaban pelaksanaan APBN.

Sumber - Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara

1. Penerimaan Dalam Negeri

    I. Penerimaan Perpajakan

       Pajak Dalam Negeri

       i.  Pajak Penghasilan (PPh)

           1. Minyak dan gas

           2. Non minyak dan gas

       ii.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

       iii. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

       iv. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)

       v.  Pajak Lainnya

       Pajak Perdagangan Internasional

       i.   Bea Masuk

       ii.  Pajak/Pengutan Ekspor

    2.Penerimaan Bukan Pajak

       Penerimaan Sumber Daya Alam

       i.   Minyak Bumi

       ii.  Gas Alam

       iii. Pertambangan Umum

       iv. Kehutanan

       v.  Perikanan

       Bagian Laba BUMN

       PNPB Lainnya

II. Hibah

 

Jenis Pembelanjaan Pemerintah Pusat

Belanja Negara :

I.  Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

    1.Pengeluaran Rutin

       Belanja Pegawai

       Belanja Barang

       Pembayaran Bunga Hutang

       i.  Hutang Dalam Negeri

       ii. Hutang Luar Negeri

       Subsidi

       i.  Subsidi BBM

       ii. Subsidi Non BBM

    2.Pengeluaran Bangunan

       Pembiayaan Pembangunan Rupiah

       Pembiayaan Proyek

II. Anggaran Belanja Daerah

    Dana Perimbangan

    1.Dana Bagi Hasil

    2.Dana Alokasi Umum

    3.Dana Alokasi Khusus

III.Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbangan

Pembiayaan Negara

I. Dalam Negeri

   1.Perbankan Dalam Negeri

   2.Non Perbankan Dalam Negeri

      Privatisasi

      Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan

      Obligasi Negara (Netto)

      i. Penerbitan Obligasi Pemerintah

      ii. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang/Obligasi DN

II. Luar Negeri

    1.Pinjaman Proyek

    2.Pembayaran Cicilan Pokok Hutang CN 

    3.Pinjaman Program dan Penundaan Cicilan Hutang

Sumber : LKS EKONOMI Untuk Kelas 2 SMU, Intan Pariwara

                   Wikipedia.com

              PENGELOLAAN APBN DALAM SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA, 

              oleh Suminto, M.Sc. Economist. The Indonesia Economy Intelligence